WANNABE 2 : Penanganan COVID-19 dari Kacamata Sosial dan Hukum

                    Webinar Penanganan COVID-19 dari Kacamata Sosial dan Hukum

PPI Jepang kembali mengadakan acara Webinar Asyik Ngabuburit (Wannabe) sesi kedua, pada tanggal 3 Mei 2020. Jika Wannabe sesi pertama bertema “Obat, Pasien, dan APD”, pada Wannabe sesi kedua PPI Jepang mengangkat tema “COVID-19 dari Kacamata Sosial dan Hukum” dengan menghadirkan pembicara Dr. Oce Madril, S.H., M.A, dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dan Eman Adhi Patra, S.E., CSEP., mahasiswa S2 Graduate School of Public Policy,  University of Tokyo.

Kebijakan Sosial

Dalam webinar tersebut dibahas tentang Dampak Sosial (Social Impact) COVID-19.  Eman selaku pembicara pertama, melakukan kilas balik singkat fenomena sosial Indonesia dan Jepang dilihat dari Country Comparator. Hal yang cukup berbeda antara Jepang dan Indonesia antara lain, penduduk dan etnis Indonesia lebih banyak daripada Jepang. Selain hal tersebut nominal GDP Indonesia sepuluh kali lebih kecil daripada Jepang, sehingga sangat mempengaruhi kebijakan yang dibentuk terkait COVID-19.

Sektor Kesehatan

Ditilik dari sektor kesehatan, Indonesia lebih terdesentralisasi (tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing), sedangkan di Jepang, sistem yang lebih terimplementasikan adalah sistem sentralisasi (langsung dari pemerintah pusat). Di Indonesia, financial decision (sektor pembiayaan) juga lebih terdesentralisasi.  Pemerintah daerah di Jepang sudah diberikan wewenang untuk dapat membuat kebijakan seperti tidak memperbolehkan penduduknya keluar rumah, menutup sekolah dan restoran, dan memanfaatkan beberapa bangunan tertentu untuk dijadikan rumah sakit. Walaupun pada kenyataannya, banyak intervensi dari pemerintah pusat terutama dari Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, seperti intervensi Abe yang mengusulkan agar pachinko tidak dimasukkan ke dalam daftar pemberhentian bisnis.

Pengangguran dan Tingkat Kriminal

Di Jepang dan Indonesia, angka pengangguran naik pada awal tahun 2020.  Angka pengangguran dapat meningkatkan angka kriminal kekerasan seksual di Jepang dan Indonesia,  sehingga warga harus lebih berhati-hati. Hal yang lebih ekstrim terjadi di Jepang karena angka bunuh diri dan konsumsi alkohol cukup meningkat.

Pinjaman Rumah Tangga 

Pinjaman rumah tangga di Indonesia dari bank yang sudah terdaftar di tahun 2020 bersifat stagnan, artinya bank lebih berhati-hati untuk memberikan pinjaman. Hal ini dikarenakan pada bulan Januari dan Februari 2020, non-performing loan bank meningkat lebih tinggi.

Presiden Jokowi sudah melontarkan BLT untuk menolong orang-orang yang terdampak, tetapi harus ditinjau lagi karena yang paling terdampak adalah orang-orang yang memiliki banyak pinjaman.

Tren Sosial Baru Pasca COVID-19

Pandemi COVID-19 mengubah kebiasaan sosial masyarakat, sehingga terdapat beberapa tren sosial yang menjadi kebiasaan baru ketika maupun pasca COVID-19 kelak, antara lain adalah sebagai berikut.

  1. Percepatan industri teknologi era globalisasi 4.0, seperti aplikasi Zoom yang memiliki profit yang lebih tinggi akibat pandemi ini. Meskipun terdapat beberapa sektor pekerjaan yang membutuhkan kehadiran fisik seperti juru masak, sopir taksi, dan lain-lain.

  2. Meningkatnya permintaan asuransi yang disebabkan oleh kecemasan yang meningkat.

  3. Meningkatnya kesenjangan sosial disebabkan langkah-langkah preventif yang hanya diperuntukkan bagi yang memiliki akses dan kesempatan. Contohnya seperti tuna wisma. Secara umum, tindakan preventif terhadap COVID-19 ini hanya berlaku kepada orang-orang di kelas menengah ke atas, bukan kepada orang-orang tidak mampu.

  4. Suku bunga dari bank sentral akan menurun, sehingga orang-orang akan lebih cenderung menarik uang dari bank daripada menabung.

Di akhir sesi webinar, Eman menegaskan bahwa segi kebijakan, butuh kepastian. Terutama kecemasan itu berhubungan dengan kepastian. Jika pemerintah memiliki kepastian, kebijakan akan dapat berjalan. “Daripada paksaan, lebih baik pemerintah menyediakan pilihan dengan kebijakan yang pasti agar masyarakat dapat memilih bagaimana mereka bertindak sesuai dengan situasi mereka masing-masing”, tutup Eman.

Kebijakan Hukum

Pandemi COVID-19 mengharuskan pemerintah untuk melakukan kebijakan hukum dalam proses penanganan wabah tersebut. Oce, selaku pembicara kedua memaparkan tiga hal penting tentang kebijakan hukum meliputi tiga aspek yang terkait dengan regulasi (undang – undang), otoritas atau wewenang dalam membuat kebijakan (Menteri Kesehatan, BNPB, pemerintah daerah, dan gugus tugas), dan penegakan hukum untuk menjamin terlaksananya situasi darurat dan dipatuhinya kebijakan pemerintah.

Regulasi

Menurut Oce, Pada dasarnya Indonesia sudah memiliki instrumen-instrumen yang lengkap untuk membentuk regulasi terkait COVID-19. Tidak ada situasi kekosongan hukum. Pemerintah telah memiliki UU Karantina Kesehatan dan UU Penanggulangan Bencana. Hanya saja, hukum yang tertulis di kertas tidak selalu sama dengan yang akan dipraktekkan, bahkan terkadang secara empiris dan normatif kadang bertolak belakang. Pemerintah sedang berusaha memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibentuk harus mempersempit jarak antara empiris dan normatif.

Dua situasi yang dapat diberlakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut. Pertama, situasi darurat bencana alam. Kedua, situasi darurat bencana non alam, seperti penyakit dan lain-lain.

Selain itu, sangat penting untuk dapat menetapkan kita ada dalam situasi darurat atau tidak. WHO dan pakar-pakar kesehatan juga sudah mengusulkan untuk bisa menetapkan situasi darurat tersebut.

Undang-Undang Karantina Kesehatan di Indonesia baru dihasilkan pada tahun 2018. Ujiannya cukup berat, langsung berhadapan dengan wabah COVID-19. Pemerintah pun terlihat gagap dalam menjalankan UU tersebut. Pada UU Karantina, terdapat tiga macam kebijakan yang dapat ditetapkan pemerintah, yaitu isolasi (skala kecil), karantina (skala kecil dari rumah, lumayan besar seperti rumah sakit, dan karantina wilayah yang bersifat area dan besar), dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berbasis relasi lingkungan

Pemerintah pusat pada akhirnya memilih kebijakan PSBB, terlepas dari perdebatan politik, dinamika daerah, dan lain-lain. PSBB yang dilakukan oleh pemerintah ‘bercita-rasa’ karantina wilayah. Apapun dibatasi, tidak ada perlakukan spesial. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kekuasaan yang sedikit lebih besar dan lebih luas untuk membuat kebijakan-kebijakan khusus yang lebih situasional. Tidak ada standar di dalam kebijakan ini, sehingga hal-hal yang dapat dibatasi, akan dibatasi, seperti transportasi, beribadah di tempat ibadah, dan lain-lain.

Keputusan Presiden yang ditetapkan masih belum diketahui berlaku hingga kapan. Situasi darurat bencana non alam ini bersifat nasional yang berlaku dari Aceh sampai Papua karena ditetapkan oleh presiden.

Praktiknya di lapangan, ada perbedaan dari satu wilayah dengan wilayah lainnya. “Menurut saya, Pemerintah Indonesia cukup lambat soal menangani pandemi ini. Situasi darurat ditetapkan secara de facto pada akhir Maret, cukup lambat setelah berdebat cukup lama yang menurut saya seharusnya tidak perlu”, ujar Oce.

“Pada masa tanggap darurat, langkah-langkah yang harus dilakukan, seharusnya sudah jelas. Mulai dari atasi korban dulu, atasi kerugian fisik, baru nanti cara memperbaiki atau belakangan.

Langkah selanjutnya adalah mengembalikan ke status normal. Logika semacam ini sudah terlihat dalam undang-undang“, Oce menambahkan.

Aspek Otoritas

Aspek otoritas di saat yang darurat seperti ini penting untuk menjadi terpusat dan bersifat sementara agar tidak disalahgunakan. Semua kebijakan harus dipastikan dapat berlangsung dengan baik dan tidak disalahgunakan. Presiden memiliki seluruh otoritas tersebut, tetapi tidak mungkin presiden melakukan semua hal. Oleh karena itu, Menteri Kesehatan juga memiliki otoritas yang besar. Indonesia  juga memiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) . Presiden memilih untuk membuat gugus tugas atau satgas, yang sekarang dipimpin oleh Kepala BNPB. Jika situasi darurat sudah ditetapkan, BNPB juga memiliki otoritas.

Aspek Penegakan Hukum

Penerapan status PSBB berkorelasi dengan peran penegakan hukum. Pada dasarnya penegakan hukum bertujuan untuk membantu jalannya kebijakan yang berlaku. Jika sekarang masih ada yang melanggar hukum atau kebijakan, hukuman yang diberikan bukan merupakan hukum pidana, tetapi dapat diberi sanksi dalam bentuk lain seperti denda atau sanksi lain.

Proses penegakan hukum di Indonesia bukanlah suatu hal yang mudah, terdapat berbagai dilema kebijakan. Antara lain, para pakar harus dapat membuat berbagai pendekatan. Sebagai  contoh, masalah karantina kesehatan dan ekonomi. Pembatasan status di tengah pandemi menjadikan orang tidak bisa bekerja, bahkan beberapa terkena PHK yang jelas berdampak pada ekonomi masyarakat. Tingkat pendidikan dan kesadaran setiap masyarakat juga berbeda, “Jadi semua keadaan ini memang kompleks dan kita tidak bisa saling menyalahkan”, sahut Oce.

Contoh dilema lainnya adalah istilah-istilah yang keluar. Misalnya, istilah ‘mudik’ dan ‘pulang kampung’ sudah berbeda. Kemudian, bantuan sosial (bansos) di daerah juga dianggarkan, tetapi hal ini juga menjadi dilema. Sebagian masyarakat ada yang dapat, tetapi sebagian masyarakat lain ada yang tidak dapat. Penerbangan antardaerah juga bisa jadi dilema. Jika saat ini hanya boleh ada penerbangan dari sektor bisnis, orang akan bertanya-tanya dan mulai memperdebatkan definisi bisnis. Selain itu, karena situasi ekonomi, PSBB sudah diwacanakan akan direlaksasi, meskipun belum diterapkan secara sempurna. Di tingkat atas pun, kepanikan dapat terjadi. Misalnya, hari ini pemerintah membuat suatu kebijakan, tetapi di kemudian hari terdapat kebijakan baru lain yang berbeda. Oce berpendapat bahwa dilema seperti itu akan banyak, sehingga kita semua harus terbiasa.

Di akhir sesi, Oce berharap agar pemerintah dapat memperbaiki koordinasi dan komunikasi. Di antaranya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar setiap daerah tetap punya otoritas berbeda-beda, tetapi tetap seirama, sehingga diharapkan tidak banyak hal yang bertentangan. Selain itu, Oce berharap pemerintah memperhatikan nasib masyarakat rentan. “Mudah-mudahan kondisi ini tidak berdampak berat kedepannya”, tutup Oce.

Kontributor :

Vincentius Wilson dan Irma Justika, Humas PPIJ (Notulen)

Ardhiani Kurnia Hidayanti, Redaktur PPIJ (Editor)